⛽
Beberapa minggu terakhir, papan bertuliskan “Bensin Habis” kembali muncul di SPBU swasta seperti Shell dan BP. Konsumen kebingungan, media heboh, dan di grup WhatsApp para profesional energi, diskusi pun memanas.
Isunya terdengar sepele — kandungan etanol 3,5% dalam bensin Pertamina — tapi di balik angka kecil itu, mengalir persoalan besar: soal keadilan regulasi, kualitas layanan, dan kepercayaan publik.
1️⃣. MARI BERSIKAP ADIL PADA PERTAMINA
Banyak yang lupa bahwa izin operasi SPBU swasta di Indonesia sesungguhnya mensyaratkan kepemilikan kilang. Namun sebagian besar operator asing memilih membuka SPBU di kota-kota besar saja. Pertamina, sebaliknya, mendapat mandat untuk melayani seluruh wilayah — dari Jakarta hingga pelosok di Nusa Tenggara dan Papua.
“Mereka pilih kota besar, sementara pelosok semua Pertamina yang ditugaskan,” kata salah satu peserta diskusi.
Kalimat sederhana ini mengandung kenyataan besar: Pertamina tidak hanya berdagang, tapi juga menjalankan misi publik.
Dari sisi bisnis, posisi ini berat. Pertamina wajib menjaga ketersediaan di seluruh negeri, wajib mencampur etanol sesuai kebijakan energi hijau, dan wajib punya kilang dalam negeri.
Sementara SPBU swasta bisa memilih lokasi yang menguntungkan, mengimpor bahan bakar bebas etanol, dan menolak pasokan bila tak sesuai standar mereka.
Tidak sedikit yang menilai hal ini sebagai bentuk “ketimpangan regulasi” — BUMN dibebani tanggung jawab sosial, sementara swasta fokus mencari margin.
Tapi di sisi lain, sebagian peserta diskusi mengingatkan: kompetisi yang sehat tetap penting, karena bisa memaksa semua pihak — termasuk Pertamina — memperbaiki mutu layanan dan transparansi.
2️⃣. ETANOL : SAINS YANG JADI ISYU POLITIK
Etanol adalah alkohol dari tebu, jagung, atau bahan nabati lain yang dicampur ke bensin agar pembakaran lebih bersih. Di banyak negara, campuran etanol (E5–E10) sudah jadi hal biasa.
Amerika Serikat memakai E10, Brasil bahkan sampai E100. Sementara Indonesia baru E3.5 — tapi justru sudah ramai perdebatan.
Mengapa? Karena etanol punya sifat menyerap air. Bila tangki penyimpanan tidak rapat, air bisa ikut masuk dan menyebabkan bensin “terpisah” — kualitasnya menurun, bisa berpotensi menimbulkan korosi.
Namun risiko ini sebenarnya bisa dihindari dengan pengelolaan tangki yang baik. Negara lain membuktikan bahwa bensin ber-etanol aman digunakan, bahkan memberi keuntungan lingkungan.
Masalahnya bukan pada zatnya, melainkan pada sistem dan persepsi.
Sebagian konsumen di Indonesia meyakini bahwa etanol menurunkan performa kendaraan. Padahal banyak kendaraan modern telah dirancang untuk bahan bakar ber-etanol hingga 10%.
“Indonesia baru E3.5, paling rendah, tapi sudah ribut,” ujar salah satu peserta diskusi.
Benar juga. Mungkin yang perlu dibenahi bukan kadar etanolnya, tapi cara menjelaskan kebijakan ini ke publik.
3️⃣. ANTARA SPESIFIKASI & PERANG BRANDING
Ketika SPBU asing menolak pasokan Pertamina karena mengandung etanol, alasan resminya terdengar teknis: “tidak sesuai spesifikasi.”
Namun sebagian analis menilai ada unsur strategi dagang di baliknya. Dengan menjual bensin bertanda etanol-free, SPBU asing membangun citra produk mereka sebagai lebih “premium” dan “bersih”.
Di sisi lain, pemerintah sejak awal 2025 menerapkan kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina. Tujuannya menjaga pasokan dan mencegah praktik impor liar. Tapi efeknya, SPBU swasta kehilangan fleksibilitas, dan tak jarang menjadikan isu spesifikasi sebagai alasan untuk kembali mengajukan izin impor sendiri.
Jadi, yang kita lihat di permukaan — soal etanol — sebenarnya juga pertarungan pengaruh antara pemain besar dan regulator.
Pertamina diapit dua tekanan: tuntutan pemerintah untuk hijau dan adil, serta tuntutan pasar untuk cepat dan murah.
4️⃣. KRISIS KEPERCAYAAN : KUALITAS BBM & SPBU NAKAL
Di luar soal etanol, banyak peserta diskusi menyoroti isu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: kualitas dan kejujuran SPBU.
Ada yang mengaku konsumsi bensinnya naik hampir 50% sejak beberapa bulan terakhir. Ada yang curiga meteran di SPBU tidak akurat.
Dulu, program “Pasti Pas” jadi simbol pengawasan ketat Pertamina. Sekarang, publik mulai ragu apakah meteran benar-benar mulai dari nol.
“Masalahnya bukan etanol, tapi pengawasan meter SPBU yang tidak reliable,” kata salah satu anggota diskusi.
Ketika pengawasan melemah dan komunikasi tidak terbuka, kepercayaan publik pun menurun.
Ada yang tetap membela Pertamina karena peran nasionalnya, ada yang mengkritiknya karena layanan menurun. Tapi keduanya sepakat: kepercayaan adalah modal utama.
5️⃣. KOMUNIKASI YANG JUJUR & PROFESIONAL
Isu energi kerap sensitif. Begitu publik merasa dibingungkan, rumor lebih cepat menyebar daripada klarifikasi.
Karena itu, banyak peserta diskusi menilai Pertamina perlu mengubah gaya komunikasinya. Tidak defensif, tapi proaktif dan empatik.
“Rakyat kita lebih mudah menerima penjelasan jujur daripada sikap membela diri,” ujar seorang peserta, mencontohkan keberhasilan KAI memperbaiki citra tanpa kompetitor baru — hanya dengan pelayanan dan komunikasi yang lebih terbuka.
Pertamina bisa belajar dari situ.
Sampaikan data secara terbuka: kadar etanol, sumber pasokan, hasil uji mutu. Publik tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran.
6️⃣. KEPERCAYAAN MASYARAKAT & KOMPETISI SEHAT
Dari seluruh diskusi dan dinamika, benang merahnya jelas:
1. Pertamina perlu memperkuat dua hal: transparansi mutu BBM dan pengawasan kejujuran SPBU.
2. Pemerintah harus memastikan aturan yang adil bagi semua pemain — BUMN maupun swasta — agar kompetisi benar-benar sehat.
3. Publik berhak atas informasi yang jelas, bukan jargon teknis atau iklan yang menyesatkan.
Etanol 3,5% seharusnya tidak jadi sumber perpecahan, tetapi justru titik tolak untuk memperbaiki ekosistem energi kita: dari rantai pasok hingga cara berkomunikasi.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli soal E3.5 atau E10.
Yang mereka ingin tahu sederhana: apakah bensin ini bagus, jujur, dan tersedia saat dibutuhkan.
📖📌
ENDNOTES
1. Reuters, 3 Oktober 2025 — “Why private gasoline retailers in Indonesia face shortages.”
2. USDA GAIN Report, 2024 — Indonesia: Updating Its Biofuel Roadmap.
3. Xinhua News, 16 Mei 2025 — “Indonesia mandates 5% bioethanol in fuel blends starting 2026.”
4. The Jakarta Post, Desember 2024 — “Indonesia’s Bioethanol Goals: A Reality Check.”
5. ScienceDirect (Renewable Energy Journal), 2025 — “Assessing the readiness to implement bioethanol-blended fuel in Indonesia.”
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), siaran pers Juli 2025 — “Kebijakan Impor BBM Satu Pintu dan Aspek Persaingan Usaha.”
📖
GLOSARIUM MINI
Etanol (Bioetanol): alkohol dari bahan nabati seperti tebu atau jagung, digunakan untuk dicampur ke bensin agar pembakaran lebih bersih.
Oktan (RON): ukuran kualitas bensin; makin tinggi, makin baik daya tahan terhadap ledakan dini.
E3.5 / E5 / E10: campuran bensin dengan etanol 3,5%, 5%, atau 10%.
Phase separation: pemisahan antara bensin dan air-etanol karena penyimpanan tidak rapat.
Kilang: pabrik pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar.
Kuota impor: batas jumlah impor BBM yang diizinkan oleh pemerintah.
Pasti Pas: program pengawasan Pertamina untuk menjamin takaran dan kualitas SPBU.
🚧
sby, 10-10-2025
