Arief Prihantoro
Siang itu tidak diawali dengan cuaca buruk. Restoran ramai, percakapan mengalir, dan kehidupan terasa normal, setidaknya bagi siapa pun yang tidak mengenal dunia di balik meja itu. Namun dalam hitungan detik, suara nyaris tanpa gema mengakhiri semuanya. Peluru berperedam suara menembus tubuh, kursi terjungkal, dan darah mengalir di lantai. William Rodríguez Abadía, putra dari lingkar inti Kartel Cali, kehadiran di antara jasad sahabat-sahabatnya. Ia nyaris selamat, secara kebetulan. Dan justru dari peristiwa itulah kisah ini menemukan maknanya.
Son of the Cali Cartel bukan sekadar memoar kriminal. Ia adalah kesaksian tentang bagaimana kejahatan terorganisir tidak selalu tumbuh karena negara lemah, melainkan karena negara hadir secara selektif. Kartel Cali tidak dibangun dengan teror terbuka seperti Kartel Medellín di bawah Pablo Escobar. Ia dibangun dengan kesabaran, kalkulasi, dan pemahaman mendalam atas satu kenyataan pahit: hukum bisa dinegosiasikan, institusi bisa dibeli, dan stabilitas bisa diciptakan tanpa keadilan. Kartel Medellin adalah bentuk kejahatan terorganisir “narco-terrorisme”, sedangkan Kartel Cali adalah sebuah bentuk kejahatan terorganisir “narco-korporatisme” yang dijalankan sebagaimana sebuah perusahaan dikelola secara business as usual dan bermitra secara strategis dengan negara.
Di sinilah istilah state-enabled crime menemukan bentuk paling telanjangnya. Kejahatan tidak berdiri di luar negara, melainkan menumpang di dalamnya.
William tumbuh dalam dunia yang tampak normal. Keluarganya memiliki bisnis, relasi politik, klub sepak bola, dan posisi terhormat di masyarakat Cali. Tidak ada ledakan bom, tidak ada kekerasan demonstratif. Kartel Cali memilih jalan senyap. Mereka menyuap aparat, membiayai kampanye politik, mengendalikan media, dan masuk ke sektor-sektor legal yang memberi legitimasi sosial. Kekerasan tetap ada, tetapi ia dijaga agar tidak mengganggu iklim bisnis.
Berbeda dengan Pablo Escobar yang menantang negara secara frontal, Kartel Cali memahami bahwa melawan negara adalah kesalahan strategis. Negara tidak perlu dihancurkan; ia cukup dikendalikan dari dalam. Inilah perbedaan antara kriminalitas kasar dan kriminalitas oligarkis. Yang pertama mudah dikenali dan dilawan. Yang kedua justru menyatu dengan tatanan. Berbeda dengan Pablo Escobar yang menantang otoritas secara terbuka dan karena itu ia dihancurkan oleh negara. Kartel Cali memilih strategi yang jauh lebih rasional secara kebijakan: mereka mempelajari cara kerja negara, lalu masuk ke dalamnya. Mereka tidak membubarkan hukum, tetapi menyesuaikannya. Mereka tidak meniadakan institusi, tetapi memanfaatkannya. Kartel Cali tidak menang melawan negara. Mereka menang bersama negara. Inilah pelajaran kunci yang relevan bagi Indonesia: ancaman terbesar bagi negara hukum bukanlah pelanggaran hukum yang kasar, melainkan kepatuhan semu yang koruptif.
Kisah Kartel Cali sering dibaca sebagai anomali Amerika Latin: ekses ekstrem dari kemiskinan, kekerasan, dan narkotika. Namun pembacaan semacam itu justru menyesatkan. Son of the Cali Cartel tidak sedang bercerita tentang Kolombia semata, melainkan tentang bagaimana negara modern bisa berfungsi secara formal sambil sekaligus memfasilitasi kejahatan terorganisir. Dalam bahasa kebijakan, ini bukan sekadar kriminalitas, melainkan state-enabled crime—kejahatan yang dimungkinkan, dilindungi, atau dinormalisasi oleh kerangka hukum dan praktik negara itu sendiri.
Kisah Kartel Cali mengajarkan satu hal penting: kejahatan paling berbahaya adalah kejahatan yang tampak legal.
Kartel Cali memahami bahwa kekerasan adalah kegagalan kebijakan. Selama hukum bisa dibeli dan legitimasi sosial bisa dibangun, peluru tidak diperlukan. Inilah logika oligarki modern. Kekuasaan dipertahankan bukan melalui represi terbuka, tetapi melalui pengaturan aturan main. Negara tetap berjalan, pemilu tetap digelar, dan hukum tetap ditegakkan, tetapi hanya pada mereka yang tidak memiliki akses ke kekuasaan.
William sendiri adalah produk dari sistem itu. Masa kecilnya diwarnai kekerasan domestik, penculikan, pengasingan, dan kekosongan emosional. Ironisnya, rasa aman dan identitas justru ia temukan dalam keluarga besar kartel. Di sana ada struktur, loyalitas, dan kepastian. Negara hadir jauh; kartel hadir dekat. Ini bukan sekadar anomali Kolombia, melainkan gejala universal di masyarakat yang gagal menyediakan keadilan dan kesejahteraan secara merata.
Kartel Cali tidak hanya memperdagangkan narkotika; mereka mengelola kota. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendanai hiburan, dan menjadi sponsor kehidupan sosial. Sepak bola, melalui América de Cali, menjadi alat pencucian paling efektif. Bukan hanya pencucian uang, tetapi pencucian moral. Ketika rakyat bersorak di stadion, asal-usul uang menjadi tidak relevan. Stabilitas emosional menggantikan pertanyaan etis.
Pola ini terasa sangat akrab jika ditarik ke konteks Indonesia.
Indonesia mungkin tidak memiliki kartel kokain, tetapi ia mengenal dengan baik kejahatan yang difasilitasi negara. Dalam berbagai sektor strategis—pertambangan, perkebunan, energi, infrastruktur—kejahatan sering kali bukan hasil pembangkangan terhadap negara, melainkan hasil kolusi dengan negara. Izin diterbitkan, regulasi dilonggarkan, penegakan hukum disesuaikan. Semua berjalan “sesuai prosedur”, meskipun dampaknya merusak lingkungan, menghancurkan komunitas, dan memperkaya segelintir elite.
Inilah wajah modern state-enabled crime. Ia tidak gaduh. Ia tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit. Ia bekerja melalui celah regulasi, konflik kepentingan, dan penegakan hukum yang selektif. Seperti Kartel Cali, oligarki modern memahami bahwa kekuasaan paling aman adalah kekuasaan yang tidak terlihat kriminal. Di sinilah state-enabled crime beroperasi paling efektif. Ia tidak melanggar hukum secara frontal. Ia memanfaatkan celah, ambiguitas, dan kompromi kebijakan. Penegakan hukum menjadi reaktif dan simbolik, sementara kerusakan struktural terus berlangsung. Negara tidak tampak sebagai pelaku, tetapi sebagai enabler kartel kejahatan.
William Rodríguez Abadía memberi kesaksian penting tentang bagaimana kartel mengisi fungsi-fungsi negara. Mereka menyediakan pekerjaan, stabilitas, dan bahkan rasa aman. Dalam konteks kebijakan publik, ini adalah alarm keras. Ketika aktor ilegal mampu menggantikan fungsi negara tanpa resistensi sosial yang berarti, itu menandakan kegagalan negara sebagai penyedia keadilan dan kesejahteraan. William menulis bagaimana Kartel Cali mampu bertahan lama justru karena mereka tidak menakutkan rakyat. Mereka bahkan kerap dipersepsikan sebagai penyeimbang kekacauan. Ketika negara tidak dipercaya, ketika aparat penegak hukum justru sebagai pelanggar hukum yang masif, kekuasaan ilegal yang stabil sering kali lebih diterima. Ini adalah dilema moral yang berbahaya. Stabilitas tanpa keadilan menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan melumpuhkan perlawanan.
Indonesia berkali-kali dihadapkan pada dilema serupa. Ketika proyek besar menghadirkan lapangan kerja, kritik terhadap asal-usul modal dianggap mengganggu pembangunan. Ketika elite ekonomi menjadi donatur politik dan filantropi, pertanyaan tentang konflik kepentingan diredam oleh narasi kontribusi. Bahkan seringkali pertanyaan kritis dikembalikan dengan pertanyaan “apa kontribusi yang sudah kamu berikan kepada negara?”. Dalam hal ini kejahatan tidak disangkal; ia dinormalisasi.
Buku ini juga memperlihatkan sisi lain dari oligarki: WARISAN. William mewarisi nama besar, kekayaan, dan jaringan. Namun ia juga mewarisi musuh, trauma, dan rasa bersalah. Kekuasaan ilegal tidak pernah benar-benar aman untuk diwariskan. Generasi kedua dan ketiga sering kali menjadi korban dari sistem yang dibangun orang tua mereka. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam regenerasi elite: anak-anak mewarisi pengaruh, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kepentingan yang sulit dilepaskan.
Yang membuat kesaksian William penting adalah kejujurannya. Ia tidak memposisikan diri sebagai pahlawan. Ia mengakui kenyamanan yang ia nikmati, kebisuan yang ia pilih, dan rasionalisasi yang ia lakukan. Ini pelajaran krusial: state-enabled crime tidak bertahan hanya karena aktor jahat, tetapi karena banyak orang memilih menyesuaikan diri.
Pablo Escobar kalah karena ia melawan negara. Kartel Cali bertahan lama karena mereka menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari negara. Ini adalah peringatan bagi masyarakat mana pun, termasuk Indonesia. Ancaman terbesar bukanlah kejahatan yang kasar dan terbuka, melainkan kejahatan yang rapi, legalistik, dan diterima secara sosial.
Di bagian akhir kisahnya, William berbicara tentang keinginan memutus rantai. Ia menyadari bahwa keluar dari dunia kartel bukan hanya soal berhenti dari bisnis ilegal, tetapi membongkar cara berpikir yang membenarkan segalanya demi kekuasaan. Ini juga tantangan bagi negara-negara yang terjebak dalam oligarki. Reformasi sejati bukan sekadar mengganti aktor, tetapi memutus relasi patologis antara uang, hukum, dan kekuasaan.
Kisah Kartel Cali juga menunjukkan bagaimana legitimasi sosial dibangun melalui kebijakan kultural. Sepak bola, filantropi, dan media digunakan untuk membentuk opini publik. Dalam konteks Indonesia, pola ini terlihat dalam CSR besar-besaran, proyek sosial, MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, membiayai buzzer-buzzer pemerintah, dll, dan narasi pembangunan yang menutupi persoalan struktural. Kebijakan sosial yang tidak disertai akuntabilitas justru menjadi alat normalisasi kejahatan ekonomi.
Masalah ini diperparah oleh model kebijakan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas jangka pendek. Selama indikator makro terlihat baik, pelanggaran struktural dibiarkan. Padahal, seperti ditunjukkan Kartel Cali, stabilitas yang dibangun di atas ketidakadilan justru menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap organisasi kejahatan dan melemahkan kapasitas negara untuk mereformasi diri.
State-enabled crime bukan kegagalan hukum semata, melainkan kegagalan moral kolektif. Ia tumbuh ketika kejahatan dibungkus pembangunan, ketika stabilitas mengalahkan keadilan, dan ketika negara lupa bahwa tugas utamanya bukan semata memfasilitasi pertumbuhan, melainkan melindungi warganya. Dalam hal ini Negara hanya menjadi manajer yang rapi bagi kejahatan yang terorganisir.
Kartel Cali telah runtuh, tetapi model kekuasaannya bertahan di banyak tempat dengan wajah yang lebih sopan. Indonesia tidak kekurangan hukum. Yang dibutuhkan adalah keberanian kebijakan untuk mengatakan bahwa tidak semua yang legal itu sah secara moral, dan tidak semua yang stabil itu adil.
Pelajaran terpenting dari Kartel Cali adalah: negara tidak runtuh ketika hukum dilanggar, tetapi ketika hukum kehilangan orientasi moralnya. Ketika legalitas dipisahkan dari keadilan, kejahatan menemukan rumah yang nyaman. Kisah Kartel Cali adalah cermin ekstrem. Indonesia mungkin pantulannya yang lebih halus. Namun cermin tetap cermin. Pertanyaannya bukan apakah pola itu ada, melainkan sejauh mana kita bersedia mengakuinya, sebelum kejahatan yang difasilitasi negara menjadi begitu normal hingga tak lagi terlihat sebagai kejahatan. Jika negara terus memilih memfasilitasi daripada melindungi, maka kejahatan tidak perlu bersembunyi. Ia cukup menunggu kebijakan berikutnya.
AO