Narasi Popularitas Tokoh Masyarakat Berintegritas Tinggi

Ada dua pengamatan yang sering muncul ketika kita membicarakan tokoh publik Indonesia, tapi jarang dipertemukan dalam satu percakapan. Pertama, tokoh yang semula kritis terhadap pemerintah cenderung ikut berperilaku korup ketika mereka sendiri masuk ke lingkaran kekuasaan. Kedua, tokoh yang konsisten bersih dan kritis justru jarang mendapat sorotan, sehingga terkesan jumlahnya sedikit. Jika keduanya benar sekaligus, kita berhadapan dengan sesuatu yang cukup serius: gambaran publik tentang integritas di Indonesia bukan cerminan kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hasil dari cara narasi diproduksi dan disebarkan.

Pengamatan pertama punya banyak bukti nyata. Eksponen 66 adalah contoh paling tua. Mereka turun ke jalan menumbangkan Sukarno dengan semangat pembaruan, namun sebagian besar kemudian menjadi bagian dari Orde Baru dan segala keruwetan yang mengikutinya. Pola yang sama terulang pada angkatan 98. Mereka yang pernah dipenjara karena menentang Soeharto, yang memimpin demonstrasi di jalanan, beberapa di antaranya kemudian muncul dalam kasus korupsi. Ini bukan keanehan Indonesia. Di mana pun di dunia, orang yang masuk ke dalam mesin kekuasaan menghadapi tekanan yang sama: untuk bertahan dan efektif, mereka harus bermain dengan aturan yang sudah ada, bukan aturan yang mereka bayangkan ketika masih di luar. Korupsi kecil terjadi lebih dulu, lalu menjadi besar. Batas moral sepertinya bergeser perlahan tidak tiba-tiba seseorang memutuskan untuk berubah. Jaringan pertemanan dan dukungan yang dulu memberi kekuatan kini menciptakan kewajiban yang harus dibayar dengan kompromi. Begitu masuk ke dalam, kontak dengan komunitas yang dulu membentuk keyakinan mereka perlahan terputus.

Tapi ada pengecualian. Beberapa nama bertahan relatif bersih. Yang menarik, mereka umumnya punya satu atau dua ciri yang sama: punya pegangan nilai yang kuat dari dalam dirinya sendiri, atau punya kemandirian ekonomi sehingga tidak perlu bergantung pada kekuasaan untuk hidup, atau mereka memilih untuk tidak masuk sistem sama sekali. Pengecualian ini penting karena ia membuktikan bahwa tidak semua orang yang masuk sistem pasti ikut rusak. Pertanyaannya adalah, kalau ada dan banyak, mengapa kita hampir tidak pernah membicarakan mereka.

Dari pengamatan kedua, tokoh yang konsisten kritis dan tidak pernah berkompromi sepertinya tidak pernah muncul di halaman depan media. Secara umum kita bisa menduga karena media lebih tertarik yang ada dramanya: tokoh yang masuk sistem, lalu keluar, lalu kritis lagi menyediakan cerita yang menarik. Tokoh yang konsisten selama puluhan tahun tidak punya cerita menarik, tidak ada momen kejatuhan, tidak ada pertobatan. Dari sudut pandang jurnalistik, mereka membosankan. Sebagian lagi bisa jadi tokoh-tokoh ini memang tidak mencari sorotan, mereka bekerja di kampus, di lembaga hukum, di organisasi sipil kecil, bukan di panggung. Dan sebagian lagi karena media besar Indonesia sebagian besar dimiliki oleh kelompok bisnis yang punya kepentingan. Logis saja kalau tokoh yang konsisten mengkritisi kekuasaan dan konsentrasi kekayaan tidak akan dipromosikan oleh media yang dimiliki oleh pihak yang mereka kritik.

Kita cenderung menilai seberapa sering sesuatu terjadi berdasarkan seberapa mudah kita bisa mengingat contohnya. Korupsi yang dramatis mudah diingat. Tokoh bersih yang bekerja diam-diam tidak meninggalkan jejak yang mudah diingat. Akibatnya, otak kita menyimpulkan bahwa yang bersih itu langka, padahal kesimpulan itu dibangun di atas sampel yang sangat tidak seimbang. Yang “selamat” dalam narasi publik justru mereka yang berkompromi, karena mereka yang berkompromi mendapat akses ke platform dan panggung. Yang konsisten sering tidak pernah masuk ke dalam sistem yang menghasilkan visibilitas.

Kalau kita ingin memahami mengapa ketidakseimbangan narasi ini terjadi, ada tiga hal yang perlu dilihat. Yang pertama dan paling terlihat adalah perang narasi antara kelompok-kelompok politik. Setiap kekuatan besar di Indonesia punya tim yang bekerja untuk membentuk opini publik di media sosial. Mereka tidak bekerja untuk menyebarkan kebenaran, mereka bekerja untuk memenangkan persepsi. Dalam permainan ini, tokoh yang bersih dan konsisten tidak punya nilai taktis bagi siapapun. Mereka tidak bisa dipakai oleh kubu manapun, sehingga tidak ada yang mempromosikan mereka. Narasi yang beredar adalah narasi yang disponsori, dan tokoh integritas tidak punya sponsor.

Yang kedua adalah campur tangan dari luar negeri. Berbagai kepentingan asing punya alasan untuk mempengaruhi persepsi publik Indonesia, dari kepentingan geopolitik hingga ekonomi. Cara kerjanya berbeda dari buzzer domestik: tujuannya bukan memenangkan kandidat tertentu secara langsung, melainkan melemahkan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga negara secara umum. Negara yang warganya tidak mempercayai lembaganya sendiri lebih mudah dipengaruhi dari luar. Menonjolkan korupsi dan kegagalan lebih menguntungkan daripada menonjolkan orang-orang yang bekerja dengan baik. Perlu dicatat bahwa sumber ini paling sulit diverifikasi dan paling sering disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik yang sebetulnya sah.

Yang ketiga, dan ini yang paling mendasar tapi paling jarang dibahas, adalah bahwa narasi tentang kebaikan memang bernilai jual rendah di ekosistem media sosial yang ada sekarang. Platform-platform besar dirancang untuk memaksimalkan waktu orang di layar. Konten yang paling efektif untuk itu adalah konten yang memancing emosi kuat, terutama kemarahan dan kecemasan. Cerita skandal, konflik, dan pengkhianatan jauh lebih efektif dalam memancing emosi itu dibanding cerita tentang orang yang bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun. Algoritma secara otomatis memberi jangkauan lebih luas pada konten yang memancing emosi kuat. Orang yang mencoba menyebarkan narasi tentang integritas dan kebaikan dihukum dengan jangkauan yang sempit. Ini bukan pilihan sadar siapapun, ini adalah cara platform dirancang, dan semua pemain di dalamnya beradaptasi dengan insentif itu.

Ketiga hal ini tidak bekerja secara setara. Ada urutan sebab-akibat yang penting. Arsitektur platform yang lebih menguntungkan konten negatif adalah kondisi awal yang menciptakan ekosistem yang sudah ada sebelum buzzer dan campur tangan asing datang. Buzzer domestik dan aktor asing tidak menciptakan kondisi ini, mereka menemukan bahwa kondisi ini sudah ada dan kemudian memanfaatkannya. Kalau arsitektur insentif platform berubah, efektivitas keduanya akan berkurang dengan sendirinya.

Ini membawa kita pada kesimpulan yang cukup tidak nyaman. Sinisme kita sebagai masyarakat terhadap integritas tokoh publik bukan murni hasil pengamatan objektif. Ia sebagian besar adalah hasil dari cara sistem informasi bekerja: yang masuk sistem dan terkooptasi mendapat sorotan karena dramatis, yang konsisten bersih tidak mendapat sorotan karena membosankan, dan platform tempat kita mendapat informasi memang lebih menguntungkan cerita yang membangkitkan emosi negatif. Hasilnya adalah gambaran publik yang secara sistematis meremehkan jumlah dan pengaruh orang-orang yang sebetulnya bekerja dengan baik.

Sinisme yang tidak dikalibrasi dengan baik berbahaya bukan karena ia sepenuhnya salah, melainkan karena ia melumpuhkan. Masyarakat yang yakin tidak ada yang benar-benar bersih akan berhenti menuntut integritas, berhenti mendukung tokoh yang layak didukung, dan berhenti mencoba membangun lembaga yang sehat. Kondisi itu ideal bagi mereka yang memang ingin beroperasi tanpa kontrol.

Inilah yang menurut saya menjadi salah satu tugas paling konkret dari komunitas yang bergerak di bidang informatika sosial. Bukan sekadar mengamati bagaimana teknologi membentuk masyarakat, tapi juga secara aktif mendokumentasikan apa yang secara sistematis tidak terlihat: tokoh-tokoh yang konsisten, perubahan-perubahan kecil yang bermakna, dan bukti-bukti bahwa integritas itu bukan utopia. Bukan untuk romantisasi, melainkan untuk kalibrasi yang lebih jujur terhadap kenyataan Indonesia yang sesungguhnya.

Published by

Bambang N Prastowo

Bambang Nurcahyo Prastowo (BNP) adalah co-founder Masyarakat Informatika Sosial Indonesia (MISI) yang merupakan kelompok masyarakat pemerhati dampak sosial dari kehadiran teknologi informasi dan komunikasi termasuk kecerdasan artifisial. Purna tugas sebagai dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Universitas Gadjah Mada memberi pengalaman mengajar mata-mata kuliah Sistem Operasi, Basis Data, Jaringan Komputer, Keamanan Sistem dan Blockchain. Selain itu, BNP juga berpengalaman mengembangkan sistem-sistem informasi pemerintahan termasuk jaringan blockchain saat bekerja sebagai tenaga ahli di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan TInggi, Sains dan Teknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *