Arief Prihantoro
Membaca Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Prabowo di Era Cognitive Warfare
Dalam politik modern, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui instrumen hukum, aparatus birokrasi, atau kekuatan sumber daya ekonomi, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendalikan institusi negara, Kekuasaan juga ditentukan melalui kemampuan membentuk cara masyarakat memahami realitas. Karena itu, pertarungan politik kontemporer tidak lagi berlangsung semata-mata di parlemen, ruang rapat kabinet, atau arena pemilu, melainkan juga di dalam pikiran manusia.
Di era digital, siapa yang berhasil mendefinisikan realitas sering kali lebih berpengaruh daripada siapa yang sekadar menguasai fakta. Hal ini merupakan salah satu kajian dalam Sosioinformatika.
Karena itulah politik abad ke-21 semakin bergerak dari arena perebutan kekuasaan menuju arena perebutan makna.
Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai upaya komunikasi publik yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Krisis Legitimasi dan Kebutuhan Mengelola Persepsi
Setiap pemerintahan menghadapi tantangan ketika muncul jarak antara kebijakan yang diambil dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir muncul berbagai kritik terhadap pemerintah. Indonesia menyaksikan meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat, terutama mahasiswa.
Mahasiswa melakukan demonstrasi nasional,
Guru besar menyampaikan kritik terbuka.
Akademisi mempertanyakan sejumlah kebijakan.
Kelompok masyarakat sipil mengangkat isu transparansi, akuntabilitas, efisiensi anggaran, proyek MBG, proyek KDMP, hingga keberpihakan negara terhadap rakyat.
Kritik terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan sosial, serta tuduhan bahwa pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat telah menciptakan situasi yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai krisis legitimasi parsial. Pemerintah tetap memiliki legitimasi formal sebagai hasil pemilu, tetapi sebagian publik mulai mempertanyakan legitimasi substantif dari kebijakan-kebijakannya.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi dua pilihan.
Pilihan pertama adalah menjawab setiap kritik secara teknokratis.
Pilihan kedua adalah membangun narasi yang lebih besar untuk menjelaskan mengapa kritik tersebut muncul dan bagaimana masyarakat seharusnya memandang situasi yang sedang terjadi.
Dari berbagai pidato Presiden maupun roadshow kampus yang dilakukan para wakil pemerintah, tampaknya pilihan kedua lebih dominan digunakan.
Di tengah situasi tersebut muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian: roadshow sejumlah pejabat negara ke berbagai kampus besar seperti Universitas Diponegoro, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Gadjah Mada, dll. Dalam forum-forum tersebut tampil Budiman Sudjatmiko, Sudaryono, dan Nusron Wahid. Acara dikemas dalam format dialog publik dan diselenggarakan oleh kanal media Total Politik, sebuah platform yang memiliki keterkaitan historis dengan Hasan Nasbi yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Di permukaan, kegiatan tersebut tampak sebagai forum dialog publik antara pemerintah dan mahasiswa. Namun apabila dianalisis lebih mendalam, kegiatan tersebut menunjukkan karakteristik yang jauh lebih kompleks.
Pertanyaan yang menarik bukanlah apakah pemerintah berhak datang ke kampus atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: strategi komunikasi apa yang sebenarnya sedang dijalankan? Apakah ini sekadar komunikasi publik untuk menjelaskan kebijakan pemerintah, atau merupakan bagian dari operasi komunikasi politik yang lebih luas untuk membangun kembali legitimasi pemerintah di mata kelompok kritis?
Jika dianalisis lebih dalam, rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan karakteristik yang tidak hanya relevan dalam studi komunikasi politik, tetapi juga dapat dibaca melalui perspektif yang lebih mutakhir: cognitive warfare atau perang kognitif. Ia memperlihatkan perpaduan antara komunikasi publik, komunikasi politik, manajemen legitimasi, perang narasi, dan berbagai teknik yang dalam literatur kontemporer mulai dibahas dalam kerangka cognitive warfare atau perang kognitif.
Dari Komunikasi Publik Menjadi Komunikasi Politik
Secara formal, roadshow kampus dapat disebut sebagai komunikasi publik.
Pemerintah menjelaskan kebijakan.
Pejabat menjawab pertanyaan masyarakat.
Forum diselenggarakan secara terbuka.
Namun struktur komunikasi yang digunakan menunjukkan karakteristik komunikasi politik.
Komunikasi publik dan komunikasi politik memiliki tujuan yang berbeda.
Perbedaannya sederhana:
- Komunikasi publik bertujuan menjelaskan.
- Komunikasi politik bertujuan membentuk persepsi.
Perbedaan ini terlihat jelas dalam pola argumentasi yang digunakan para pembicara.
Ketika Sudaryono menjelaskan kebocoran ekonomi akibat underinvoicing dan transfer pricing, misalnya, ia tidak berhenti pada pemaparan masalah.
Ia mengajukan pertanyaan:
“Apakah kondisi ini mau kita teruskan?”
Lalu memberikan kesimpulan:
“Kalau tidak, maka kita harus mendukung kebijakan Presiden.”
Pada titik ini forum tidak lagi sekadar menjelaskan kebijakan.
Forum telah bergerak menuju persuasi politik.
Struktur komunikasinya menjadi:
Masalah → Solusi → Dukungan.
Pola ini merupakan salah satu model persuasi politik paling klasik dalam sejarah komunikasi massa.
Dalam berbagai forum tersebut, pejabat pemerintah tidak sekadar menjelaskan kebijakan.
Mereka membangun sebuah alur cerita.
- Indonesia memiliki masalah besar.
- Masalah tersebut telah berlangsung lama.
- Ada pihak-pihak yang menyebabkan masalah tersebut.
- Pemerintah sedang memperbaikinya.
- Karena itu masyarakat harus mendukung pemerintah.
Struktur seperti ini merupakan bentuk persuasi politik klasik.
Yang diperebutkan bukan hanya pemahaman publik, tetapi dukungan publik.
Framing: Mengubah Cara Publik Memahami Realitas
Salah satu teknik komunikasi yang paling menonjol adalah framing.
Kekuatan utama roadshow tersebut bukan terletak pada data, melainkan pada framing.
Framing adalah proses membentuk cara audiens memahami suatu realitas.
Framing bukan mengubah fakta.
Framing mengubah cara fakta dipahami.
Dalam situasi normal, mahasiswa yang kritis mungkin memandang pemerintah melalui frame berikut:
- Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat
- Pemerintah mengabaikan kritik.
- Pemerintah lebih melayani elite dibanding masyarakat.
Namun forum-forum tersebut menawarkan frame alternatif:
- Indonesia menghadapi masalah struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.
- Pemerintah saat ini sedang memperbaikinya.
- Karena itu pemerintah membutuhkan dukungan publik.
Singkatnya, kritik mahasiswa dapat dipahami melalui berbagai cara.
Frame pertama:
Pemerintah sedang gagal menjalankan kebijakan.
Frame kedua:
Pemerintah sedang memperbaiki kerusakan yang diwariskan selama puluhan tahun.
Perubahan frame ini sangat penting.
Kedua frame tersebut dapat membahas fakta yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan politik yang berbeda.
Dalam berbagai forum kampus terlihat upaya sistematis untuk memindahkan perhatian publik, fokus diskusi bergeser dari:
Apakah pemerintah bersalah?
Apa kesalahan pemerintah saat ini?
menjadi:
Siapa yang selama ini menyebabkan masalah bangsa?
Apakah pemerintah layak diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan?
Perubahan fokus tersebut sangat penting karena menggeser titik konflik politik. Dalam komunikasi politik, perubahan fokus seperti ini sering kali lebih penting daripada perdebatan mengenai fakta.
Budiman Sudjatmiko dan Strategi Kooptasi Kritik
Budiman Sudjatmiko memainkan peran yang sangat strategis, ia memainkan peran yang unik. Ia berulang kali mengingatkan audiens bahwa dirinya berasal dari dunia yang sama dengan mahasiswa.
Ia bukan sekadar pejabat.
Sebagai mantan aktivis reformasi, ia memiliki modal simbolik yang sangat kuat:
Ia membawa identitas mantan aktivis.
Mantan tahanan politik.
Simbol perlawanan terhadap rezim masa lalu.
Ketika Budiman berbicara kepada mahasiswa, ia membawa pesan implisit:
“Saya berasal dari dunia yang sama dengan kalian. Saya memahami posisi kalian karena saya pernah berada di posisi itu.“
Dalam teori retorika komunikasi, ini disebut identification.
Namun fungsi Budiman tidak berhenti di situ, perannya lebih jauh dari itu.
Ketika ia menceritakan bahwa Presiden tidak anti kritik dan bahkan melindungi mahasiswa yang kritis, ia sedang melakukan narrative reframing.
Narasi awal:
Pemerintah anti kritik.
Narasi baru:
Pemerintah justru melindungi kritik.
Lebih jauh lagi, Budiman tidak menyerang simbol kritik (tokoh kritis).
Ia justru merangkulnya.
Tokoh mahasiswa yang kritis diposisikan sebagai bagian yang sah dari demokrasi.
Dalam ilmu politik, strategi seperti ini dikenal sebagai co-optation atau kooptasi simbolik.
Tujuannya bukan menghancurkan kritik.
Tujuannya adalah menyerap kritik ke dalam sistem narasi pemerintah agar daya konfrontatifnya berkurang sehingga tidak berkembang menjadi gerakan oposisi yang lebih luas..
Ia berupaya merangkul simbol-simbol kritik ke dalam narasi pemerintah.
Alih-alih menggambarkan mahasiswa kritis sebagai ancaman, ia mencoba menggambarkan mereka sebagai bagian dari demokrasi yang justru dilindungi pemerintah. Contoh, saat di tengah audience Budiman menjelaskan tentang Tiyo di mata Presiden.
Sudaryono dan Narasi Kebocoran Ekonomi
Sudaryono menggunakan pendekatan yang berbeda.
Jika Budiman bermain pada wilayah identitas dan sejarah perjuangan, maka Sudaryono bermain pada wilayah rasionalitas ekonomi.
Pidatonya mengikuti pola yang sangat sistematis. Ia membangun narasi melalui angka dan ancaman ekonomi. Pola komunikasinya sangat jelas.
Pertama, ia membangun persepsi adanya ancaman besar melalui angka kebocoran ekonomi yang fantastis Ia menjelaskan adanya kebocoran ekonomi yang sangat besar melalui praktik seperti underinvoicing dan transfer pricing.
Kedua, ia menghubungkan ancaman tersebut dengan berbagai persoalan kesejahteraan rakyat. Ia juga menghubungkan kebocoran tersebut dengan penderitaan rakyat.
Ketiga, ia menawarkan solusi berupa reformasi sistem perdagangan khususnya reformasi sistem ekspor.
Keempat, ia mengarahkan audiens menuju kesimpulan:
Jika ingin masalah selesai, maka kebijakan Presiden harus didukung.
Secara teoritis, ini merupakan model:
Diagnostic Frame → Prognostic Frame → Motivational Frame.
- Masalah diidentifikasi.
- Solusi ditawarkan.
- Dukungan dimobilisasi.
Yang menarik adalah muncul pertanyaan dari sebagian publik:
Jika kebocoran sudah diketahui, siapa pelakunya?
Mengapa tidak ada penegakan hukum?
Pertanyaan semacam ini menunjukkan benturan antara dua cara berpikir yang berbeda.
Pemerintah berbicara mengenai reformasi sistem.
Sebagian publik berbicara mengenai akuntabilitas.
Jika pemerintah mengetahui adanya praktik kebocoran ekonomi yang sangat besar tersebut, mengapa pembahasan lebih banyak berfokus pada perubahan sistem daripada penindakan hukum terhadap para pelaku praktik seperti underinvoicing dan transfer pricing?
Di sinilah terlihat benturan antara dua frame.
Nusron Wahid dan Legitimasi Moral
Nusron Wahid menjalankan fungsi yang berbeda.
Sebagai tokoh yang memiliki akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama dan dunia pesantren, ia membawa legitimasi moral dan religius. Selain sebagai pejabat negara, ia memiliki identitas kuat sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, alumni tradisi pesantren, dan figur yang sering dipanggil “Gus” oleh kalangan Nahdliyin.
Karena itu sumber legitimasi yang ia bawa bukan terutama birokratis, melainkan moral dan religius.
Ketika forum memanas, Nusron tidak banyak menggunakan data.
Ia lebih sering berbicara mengenai etika kritik.
Moralitas pejabat.
Pentingnya dialog dan etika berdialog.
pentingnya menghormati perbedaan
Kesediaan menerima cacian.
Moralitas dalam kehidupan berbangsa.
Dengan demikian ia melakukan moral framing.
Perdebatan digeser dari:
Benar atau salahnya kebijakan.
Menjadi:
Bagaimana etika dalam menyampaikan kritik.
Peran Nusron dapat dipahami sebagai sumber legitimasi moral terhadap keseluruhan pesan yang dibawa pemerintah.
Kanal Total Politik sebagai Infrastruktur Narasi
Salah satu kekeliruan umum dalam menganalisis komunikasi politik adalah terlalu fokus pada pembicara dan melupakan penyelenggara.
Banyak orang melihat Total Politik hanya sebagai penyelenggara acara. Sebagian pihak bahkan salah mengira bahwa acara Kopdar dengan Budman Sudjatmiko dan kawan-kawan tersebut diselenggarakan oleh BEM UGM dengan Total Politik sebagai EO-nya.
Padahal secara strategis peran Total Politik dalam roadshow tersebut jauh lebih penting. Dalam komunikasi modern, pihak yang mendesain arena komunikasi sering kali lebih menentukan daripada pihak yang berbicara.
Total Politik tidak sekadar menjadi moderator.
Total Politik berfungsi sebagai infrastruktur narasi.
Mereka tidak hanya menyediakan panggung.
Mereka menyediakan legitimasi sosial.
Jika acara diselenggarakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah, audiens mungkin langsung menganggapnya sebagai sosialisasi resmi.
Namun ketika dikemas melalui platform media politik, persepsi yang muncul menjadi berbeda:
Ini adalah forum diskusi publik.
Kehadiran mereka menciptakan kesan bahwa forum yang berlangsung adalah dialog publik yang independen, bukan komunikasi satu arah dari pemerintah.
Di sinilah Total Politik berfungsi sebagai narrative intermediary atau perantara narasi. Mereka menjembatani pesan pemerintah dengan audiens yang lebih luas melalui mekanisme yang tampak lebih independen dibanding komunikasi resmi negara.
Di sinilah letak nilai strategisnya.
Pesan yang sama akan diterima secara berbeda ketika disampaikan langsung oleh pemerintah dibanding ketika disampaikan melalui platform yang memiliki citra media politik.
Mereka juga menentukan format diskusi, tema, cara pertanyaan diajukan, atmosfer diskusi dan bagaimana konten didistribusikan kembali ke media sosial.
Dalam komunikasi politik modern, distribusi sering kali lebih penting daripada forum itu sendiri.
Mahasiswa yang hadir mungkin hanya ratusan.
Namun potongan video yang beredar dapat menjangkau jutaan orang.
Karena itu medan komunikasi sesungguhnya bukan aula Joglo Kampus UGM.
Melainkan ruang digital publik.
Hasan Nasbi dan Arsitektur Persepsi
Dalam keseluruhan desain komunikasi tersebut, posisi Hasan Nasbi menarik untuk dicermati.
Jika Budiman, Sudaryono, dan Nusron merupakan komunikator lapangan, maka Hasan Nasbi lebih tepat dipahami sebagai figur yang berada pada level desain strategi. Hasan Nasbi dapat dipahami sebagai arsitek persepsi.
Latar belakang Hasan Nasbi berada pada dunia survei opini publik, komunikasi politik, dan konsultasi politik. Karena itu pendekatan yang muncul bukan sekadar menjelaskan kebijakan.
Yang lebih penting adalah mengelola persepsi publik. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan dipersepsikan oleh publik.
Tujuan utamanya bukan hanya menyampaikan pesan.
Tetapi memastikan pesan diterima melalui frame yang diinginkan.
Dalam kerangka ini, roadshow kampus dapat dibaca sebagai upaya membangun kembali legitimasi pemerintah melalui kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh sosial tinggi.
Mahasiswa.
Akademisi.
Aktivis.
Opinion leaders.
Targetnya bukan sekadar peserta yang hadir di ruangan.
Target sesungguhnya adalah ruang publik yang lebih luas.
Dilihat dari luar, roadshow kampus ini memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan pendekatan komunikasi strategis modern.
Pejabat menyediakan legitimasi formal.
Kampus menyediakan legitimasi intelektual.
Total Politik menyediakan legitimasi media.
Sementara konten yang dihasilkan kemudian dapat disebarkan kembali melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas daripada peserta yang hadir di lokasi.
Dengan demikian mahasiswa yang hadir sebenarnya bukan satu-satunya target.
Mereka adalah audiens primer.
Audiens sebenarnya adalah publik nasional yang mengonsumsi potongan-potongan konten setelah acara berlangsung. Bahkan seringkali potongan-potongan yang sudah direframing.
Dari Musuh Bersama Menuju Musuh Internal
Pada tahap awal, banyak pidato Presiden Prabowo menggunakan pola yang dapat disebut common enemy framing.
Indonesia digambarkan menghadapi:
- mafia impor,
- mafia pangan,
- koruptor,
- pelaku kebocoran ekonomi,
- kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia maju.
Secara teori, strategi ini bertujuan membangun solidaritas.
Rakyat dan pemerintah ditempatkan dalam posisi yang sama melawan ancaman bersama.
Namun ketika dianalisis lebih jauh, muncul pola yang lebih kompleks.
Dalam sejumlah kesempatan, kritik dari:
- akademisi,
- guru besar,
- mahasiswa,
- LSM,
- aktivis,
oleh Prabowo juga sering dikaitkan dengan kemungkinan adanya pengaruh asing, oligarki, atau kelompok koruptor. Tuduhan-tuduhan yang seringkali tidak diikuti dengan bukti.
Di sinilah terjadi perubahan yang penting.
Musuh tidak lagi hanya berada di luar.
Oleh Prabowo musuh mulai ditempatkan di dalam.
Dalam ilmu politik, pola seperti ini dikenal sebagai internal enemy framing.
Delegitimasi Kritik
Ketika seorang mahasiswa mengkritik pemerintah, terdapat dua kemungkinan respons.
Respons pertama:
Menjawab substansi kritik.
Respons kedua:
Mempertanyakan motif pengkritik.
Jika publik diyakinkan bahwa kritik muncul karena:
- didanai asing,
- didanai koruptor,
- ditunggangi oligarki,
maka perhatian publik bergeser.
Dari:
Apakah kritik itu benar?
Menjadi:
Siapa yang berada di belakang kritik itu?
Dalam teori komunikasi politik, teknik ini disebut delegitimization frame.
Dalam teori cognitive warfare, teknik ini disebut source delegitimization atau credibility erosion.
Yang diserang bukan argumen.
Melainkan kredibilitas sumber argument, atau sering disebut dengan istilah Kill The Messenger.
Cognitive Warfare: Perebutan Ruang Kognitif
Di sinilah perspektif cognitive warfare menjadi sangat relevan.
Analisis komunikasi politik menjelaskan bagaimana pesan dibangun. Namun perspektif cognitive warfare membantu menjelaskan mengapa pesan tersebut dibangun dengan cara tertentu.
Perang kognitif tidak berfokus pada penguasaan wilayah fisik. Perang kognitif bukan perang untuk menguasai wilayah.
Perang kognitif adalah upaya menguasai cara manusia memahami realitas.
Tujuannya bukan membuat orang percaya pada satu fakta tertentu, bukan sekadar mengubah opini.
Tujuannya adalah membentuk kerangka berpikir, membangun mental model.
Dalam konteks ini, mental model yang tampak berusaha dibangun adalah:
- Indonesia sebenarnya kaya.
- Rakyat sebenarnya bisa sejahtera.
- Namun selama ini ada pihak-pihak yang menghambat.
- Pemerintah sedang melawan pihak-pihak tersebut.
Karena itu rakyat harus mendukung pemerintah.
Masalah muncul ketika kategori “pihak-pihak tersebut” semakin meluas dalam pikiran Prabowo.
Tidak hanya mencakup mafia ekonomi atau koruptor.
Tetapi juga dapat mencakup sebagian akademisi, aktivis, mahasiswa, atau kelompok masyarakat sipil yang kritis.
Akibatnya, ruang kognitif masyarakat terbelah menjadi:
- pihak yang dianggap patriotik,
- pihak yang dianggap menghambat.
Dalam konteks ini, yang dibenturkan bukan hanya dukungan terhadap kebijakan pemerintah, akan tetapi cara masyarakat memaknai hubungan antara pemerintah, kritik, perubahan sosial, dan masa depan bangsa.
Dari perspektif cognitive warfare, kampus merupakan medan yang sangat strategis.
Bukan karena jumlah mahasiswanya.
Melainkan karena kampus menghasilkan pengganda pengaruh.
Aktivis.
Peneliti.
Jurnalis.
Akademisi.
Birokrat masa depan.
Mereka adalah kelompok yang mampu menyebarkan dan memperbanyak narasi.
Karena itu kampus dapat dipandang sebagai pusat produksi makna sosial.
Roadshow ke kampus bukan sekadar menjangkau mahasiswa.
Ia merupakan upaya memasuki ruang kognitif kelompok yang memiliki kemampuan membentuk opini publik di masa depan. Sehingga pemerintah bisa memenangkan ruang kognitif Masyarakat lewat mahasiswa sebagai agen untuk memaknai hubungan antara pemerintah, kritik, perubahan sosial, dan masa depan bangsa.
Kontradiksi Narasi dan Krisis Kredibilitas
Terdapat satu aspek lain yang tidak bisa diabaikan.
Sebagian publik melihat adanya ketidaksinkronan antara retorika dan praktik yang dilakukan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo.
Di satu sisi, pemerintah sering menggunakan narasi tentang ancaman asing.
Di sisi lain, pemerintahan tetap menggunakan berbagai bentuk kerja sama internasional, tenaga profesional asing, konsultan asing, dan tokoh-tokoh internasional dalam sejumlah proyek strategis. Contohnya dalam Danantara dan DSI.
Tentu kerja sama internasional bukan sesuatu yang salah.
Hampir semua negara melakukannya.
Namun secara komunikasi politik, kondisi tersebut menciptakan apa yang disebut credibility gap.
Publik mulai mempertanyakan:
Jika ancaman asing sedemikian besar, mengapa negara tetap sangat bergantung pada berbagai aktor asing?
Atau:
Jika kritik mahasiswa dianggap berpotensi dipengaruhi asing, mengapa keterlibatan aktor asing dalam pemerintahan tidak dipandang dengan standar yang sama?
Pertanyaan semacam ini dapat mengurangi efektivitas narasi yang dibangun pemerintah. Karena persepsi publik memandang pemerintah memiliki standard ganda.
Operasi Identitas
Budiman, Sudaryono, dan Nusron bukan dipilih secara kebetulan.
Masing-masing mewakili sumber legitimasi yang berbeda.
Budiman mewakili aktivisme.
Sudaryono mewakili rasionalitas ekonomi.
Nusron mewakili moralitas religius.
Kombinasi ini menciptakan pengaruh lintas identitas.
Audiens yang tidak percaya kepada pejabat mungkin percaya kepada mantan aktivis.
Yang tidak percaya kepada aktivis mungkin percaya kepada data ekonomi.
Yang tidak percaya kepada data ekonomi mungkin percaya kepada tokoh agama.
Dalam perspektif cognitive warfare, strategi ini dapat dipahami sebagai operasi rekonstruksi identitas.
Tujuannya adalah memperluas kemungkinan bahwa berbagai kelompok dapat menerima frame yang sama melalui jalur legitimasi yang berbeda.
Peristiwa UGM Sebagai Resistensi Kognitif
Insiden di UGM menjadi menarik karena menunjukkan bahwa proses framing tidak selalu berhasil.
Pemerintah datang dengan frame:
Mari berdialog.
Sebagian mahasiswa datang dengan frame:
Kami menuntut akuntabilitas.
Pemerintah berbicara tentang solusi.
Mahasiswa berbicara tentang pertanggungjawaban.
Pemerintah berbicara tentang masa depan.
Mahasiswa berbicara tentang masalah yang belum dijawab.
Dalam perspektif cognitive warfare, ini menunjukkan adanya resistensi kognitif. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kognitif yang diperebutkan tidak berhasil dikuasai oleh satu pihak.
Audiens menolak menerima frame yang ditawarkan dan mempertahankan frame mereka sendiri.
Terjadi apa yang disebut sebagai counter-framing atau frame resistance.
Audiens menolak kerangka interpretasi yang ditawarkan dan menggantinya dengan kerangka mereka sendiri.
Kesimpulan
Jika dibaca secara keseluruhan, roadshow kampus yang dilakukan oleh para wakil pemerintah tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai kegiatan sosialisasi kebijakan.
Ia lebih tepat dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang bertujuan membangun kembali legitimasi pemerintah di tengah meningkatnya kritik publik. Ia merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang lebih luas untuk membangun legitimasi, mengelola persepsi publik, dan memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik.
Budiman Sudjatmiko menyediakan legitimasi aktivisme.
Sudaryono menyediakan legitimasi teknokratis.
Nusron Wahid menyediakan legitimasi moral dan religius.
Total Politik menyediakan infrastruktur narasi.
Hasan Nasbi berperan dalam arsitektur komunikasi dan persepsi, ia menyediakan arsitektur strategis komunikasi
Namun jika dilihat dari perspektif cognitive warfare, yang diperebutkan bukan sekadar dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Yang diperebutkan adalah ruang kognitif masyarakat Indonesia.
Pertanyaannya bukan lagi:
Apakah publik mendukung pemerintah?
Melainkan:
Melalui kerangka berpikir siapa publik memahami realitas politik Indonesia?
Di situlah letak pertarungan sesungguhnya.
Bukan sekadar pertarungan kebijakan.
Melainkan pertarungan untuk menentukan makna.
Pertarungan yang berlangsung bukan hanya tentang siapa yang benar.
*Melainkan tentang siapa yang berhak mendefinisikan realitas*.
Apakah publik akan memahami situasi Indonesia sebagai kegagalan kebijakan pemerintah?
Ataukah sebagai perjuangan pemerintah melawan berbagai kekuatan yang disebut menghambat kebangkitan bangsa?
Pertanyaan itulah yang sesungguhnya berada di jantung pertarungan narasi politik Indonesia saat ini.
Dan selama pertanyaan tersebut belum menemukan jawaban yang diterima bersama, maka konflik antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat kemungkinan akan terus berlanjut, bukan hanya sebagai konflik politik, tetapi sebagai konflik kognitif mengenai makna, legitimasi, dan kebenaran itu sendiri.
AO
Tangerang Selatan, 17 Juni 2026